Dalam Empat Bulan, Klaim Jampersal di Cianjur Rp5 Miliar

ANTARA/Indrianto Eko Suwarso/zn

Cianjur: Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, selama Januari-April 2013 menerima ajuan klaim pembayaran program Jaminan Persalinan (Jampersal) senilai hampir Rp5 miliar.

Ajuan itu berasal dari 45 puskesmas yang tersebar di berbagai wilayah.   

Kepala Seksi Usia Lanjut dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Dinkes Kabupaten Cianjur, Ira Sri Indiarti, menyebutkan, meskipun sudah menerima ajuan klaim dari puskesmas. Tetapi pihaknya belum bisa mencairkan. Penyebabnya karena ada perubahan sistem penganggaran.

"Selama empat bulan ini, terhitung Januari-April 2013, kami memang menerima klaim dari 45 puskesmas dengan besaran mencapai Rp5 miliar.
Namun karena ada perubahan sistem penganggaran, maka sedikit mengalami gangguan untuk pencairannya. Tapi pasti ajuan klaim akan cair karena sedang dalam proses," kata Ira, belum lama ini.

Ira menyebutkan, perubahan sistem penganggaran itu lebih disebabkan adanya perbedaan kas anggaran dari pemerintah pusat ke Pemkab Cianjur. Regulasi tahun ini mengharuskan dana Jampersal terlebih dahulu masuk ke kas daerah. Padahal tahun sebelumnya, dana itu bisa langsung ditransfer ke Dinas Kesehatan.

"Sebetulnya, dana dari pemerintah pusat sudah ada di kas daerah. Untuk tahap pertama sebesar Rp7 miliar. Kita sedang menunggu payung hukumnya berupa Peraturan Bupati. Saat ini sedang dalam proses. Klaim sebesar hampir Rp5 miliar itu tidak hanya buat ajuan persalinan saja, tapi pemeriksaan kandungan sebanyak delapan kali karena merupakan paket program Jampersal," terangnya. 

Saat ini, kata Ira, pihaknya baru memverifikasi data klaim selama tiga bulan. Berdasarkan pendataan, selama Januari-Maret 2013 ada sebanyak 7.394 ajuan klaim persalinan. Sementara untuk bulan April belum diverifikasi.

"Tapi nantinya semua ajuan klaim dari puskesmas akan kita verifikasi," akunya. 

Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Cianjur, Budhi Rahayu Thoyib menyebutkan, keterlambatan pencairan dana Jampersal lebih disebabkan terlambatnya pemerintah pusat mengucurkan anggarannya. Artinya, dana itu turun ketika APBD sudah disahkan. 

"Kita pasti disalahkan jika memasukan dana Jampersal itu ke APBD murni. Makanya, alokasi dana Jampersal itu kita masukan dalam APBD parsial. Anggarannya sudah ada di kas daerah. Saat ini sedang dalam proses pencairan. Mudah-mudahan Juni bisa dilakukan pencairan," kata Budhi

sumber: http://www.metrotvnews.com

Berita Tekait