Penggantian 8.214 Kartu Jamkesmas Wonogiri Tunggu TNP2K

Kartu jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas). (Dok/JIBI/SOLOPOS)WONOGIRI–Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Wonogiri masih menunggu data warga miskin dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Nasional (TNP2K) untuk menetapkan 8.214 penerima jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) baru.

Ribuan kartu Jamkesmas baru tersebut rencananya diberikan kepada warga Wonogiri yang masuk kategori miskin di tingkat 40% berdasarkan data TNP2K.  Selain data TNP2K, Bappeda juga memakai data revisi penerima Jamkesmas dari pemerintah kecamatan.

Kepala Bidang (Kabid) Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Heru Nur Iswantoro, mewakili Kepala Bappeda Wonogiri, Suharno, mengatakan penggantian 8.214 penerima baru pascadikembalikannya kartu sejumlah itu butuh waktu.

Sebelumnya diberitakan Pemkab mengembalikan 7.589 kartu lantaran penerima kartu meninggal dunia, berstatus PNS, pindah alamat dan sebab lain. Ternyata, jumlah kartu yang dikembalikan mencapai 8.214 kartu.

“Kami juga baru tahu kartu yang harus diganti 8.214 kartu karena kami baru terima awal Mei. Sekarang, kami sedang menunggu data warga miskin Wonogiri untuk yang masuk termiskin 40%, sambil menunggu data dari kecamatan,” beber Heru, saat ditemui Solopos.com, di ruang kerjanya, Selasa (28/5/2013).

Menurutnya, penggantian tidak sekadar merujuk pada data yang diberikan kecamatan dan jajaran di bawahnya. Dibutuhkan basis data utama seperti yang selama ini dipakai Kementerian Kesehatan menetapkan penerima Jamkesmas se-Indonesia.

Survei 2011

Berdasarkan konsultasi dengan TNP2K, Heru menjelaskan, terungkap bahwa data yang digunakan untuk menentukan penerima Jamkesmas merujuk pada survei Badan Pusat Statistik (BPS) 2011. Namun hasil survei tidak hanya menunjukkan warga miskin secara umum, melainkan bisa melihat tingkat kemiskinannya.

Di tangan TNP2K, hasil survei itu dibagi menjadi tingkatan mulai dari yang termiskin di tingkat 10%, 20%, 30%, 40% dan selanjutnya. Data penerima jamkesmas menggunakan data 40% termiskin. Sedangkan data TNP2K yang kini dikantongi Bappeda adalah data 30%.

“Karena itu, kami dan mungkin banyak kabupaten/kota lain di Indonesia meminta data yang 40% itu ke TNP2K. Data itu untuk mengisi 8.214 penerima kartu yang harus dikembalikan tersebut,” tegas Heru.

Dia memastikan jika data dari TNP2K telah diterima, begitu juga data dari kecamatan, usulan 8.214 penerima baru jamkesmas bisa segera disampaikan ke Kementerian Kesehatan untuk dicetak kartu baru. Sebab, Kementerian telah berkomitmen mempercepat pencetakan kartu baru untuk Provinsi Jawa Tengah.

Terkait data dari kecamatan, Heru mengakui belum semua kecamatan mengirimkan data warga miskin yang belum terkover Jamkesmas. Memang, ada belasan kecamatan yang telah mengirimkan data, namun sebagian besar berupa data utuh. Padahal pihaknya membutuhkan data by name.

Sementara itu, Camat Selogiri, Bambang Haryanto, mengaku menghimpun data warga miskin bukan perkara mudah. Pihak kecamatan harus bekerja sama dengan banyak elemen masyarakat, mulai dari puskesmas sampai jajaran perangkat desa. Keterlibatan semua kalangan penting untuk mengeliminasi kemungkinan oknum memasukkan nama kerabat atau orang-orang terdekatnya dalam daftar, padahal tidak masuk kategori miskin.

“Ya memang butuh waktu. Tapi saya tahu sudah berjalan pendataannya. Hanya apakah sudah dikirim ke Bappeda kami belum cek,” ujar dia.

sumber: http://www.solopos.com/

Berita Tekait