Sasaran Jamkesmas Dianggap Sudah Tak Valid, Kemenkes Pakai Database Baru

menkes-riJakarta, Sasaran program Jamkesmas dianggap sudah tidak valid karena adanya permasalahan di daerah seperti peserta yang sudah meninggal, kelahiran baru atau perubahan sosial ekonomi. Untuk itu, Kementerian Kesehatan pun kini menggunakan data base terpadu.

Adanya permasalahan di daerah yang muncul seperti data sasaran tidak sesuai, peserta sudah meninggal dunia, penduduk baru akibat kelahiran, perubahan tingkat sosial ekonomi, membuat sasaran program Jamkesmas seringkali dianggap sudah tidak valid.

Oleh karena itu, data base terpadu yang disusun oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) berdasarkan hasil survei BPS melalui Pendataan Penanggulangan Perlindungan Sosial (PPLS) 2011 menjadi sangat penting untuk kepesertaan program Jamkesmas selanjutnya.

"Hal lain yang juga menyebabkan permasalahan adalah tidak adanya keseragaman kriteria masyarakat miskin antar daerah, sehingga masing-masing daerah membuat kriteria yang berbeda, walaupun kuotanya ditetapkan oleh pusat, yang menyebabkan terjadinya inclusion error dan exclusion error, sebagaimana yang sering dikeluhkan selama ini," jelas dr Ratna Rosita, Sekretaris Jenderal Kemenkes RI, usia acara Penandatanganan Nota Kesepakatan Kerjasama antara Kemenkes RI dengan TNP2K, di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta, Selasa (17/4/2012).

Sebagai contoh perbedaan tentang ukuran pendapatan. Bambang Widianto, Sekretaris Eksekutif TNP2K menyampaikan bahwa garis kemiskinan Indonesia patokannya untuk satu orang adalah kurang lebih Rp 233 ribu/orang/bulan.

"Jadi kalau satu keluarga bapak ibu 2 anaknya 2, ya sekitar Rp 1 juta. Kalau DKI Jakarta hampir Rp 2 juta lebih. Kalau daerah lain beda-beda," ujar Bambang Widianto, yang juga menjabat sebagai Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Penanggulangan Kemiskinan.

Dalam pengumpulan data terpadu, ada perbedaan dari data lama. TNP2K harus mengumpulkan data awal daftar rumah tangga yang diduga miskin.

Data tersebut diperoleh, pertama dari sensus penduduk 2010. Kedua, dengan melakukan konsultasi dengan masyarakat yang miskin. Ketiga, disisir lalu dari dari program-program yang pernah ada.

"Nah, itu kita jadikan data awal baru, setelah itu kita turun ke lapangan untuk mengecek satu per satu dari data awal. Apa yang kita cek? Ya indikasi kriteria tadi, lantai rumahnya dari apa, dindingnya apa, aset apa yang dia punya, dll. Semua data itu kita olah lagi di pusat," lanjut Bambang.

Dengan adanya data base terpadu yang menjadi acuan semua program perlindungan sosial, maka sasaran Jamkesmas diharapkan akan menjadi lebih akurat, tepat dan valid karena melalui proses survei dengan metode yang lebih baik untuk meminimalkan inclusion dan exclusion error, sehingga kekurangtepatan sasaran dapat dikurangi secara signifikan.

Untuk sekarang ini, Jamkesmas baru menanggung 76,4 juta orang miskin di Indonesia. Menurut dr Ratna, tahun 2012 pun masih menggunakan data 76,4 juta jiwa.

"Tadi diingatkan kalau data yang kita terima dari TNP2K itu 76,4 juta, tetapi masih ada mungkin yang diluar itu misalnya masyarakat yang miskin karena tertimpa bencana seperti merapi, itu harus kita masukkan. Ada yang harus di update lagi. Tapi untuk tahun depan kita naikkan kalau nggak 90 ya 96 juta, sesuai dengan BPJS," lanjut dr Ratna.

Berita Tekait