RUU BPJS Perlu Pengawasan

bpjsINILAH.COM, Jakarta - Rancangan Undang-undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial I dan II (RUU BPJS I dan II) yang telah disahkan DPR, merupakan amanat konstitusi dan aktualisasi semangat para pendiri bangsa. Untuk itu perlu adanya pengawasan.

Hal tersebut diungkapkan, Direktur Eksekutif Yayasan Katalis S.J Arifin, yang menjelaskan, "RUU BPJS I dan II, tak hanya sekedar amanat undang-undang, tapi juga amanat konstitusi dan aktualisasi semangat para pendiri bangsa," katanya.

Lebih lanjut, Arifin mengatakan, proses transformasi BPJS yang ditargetkan akan beroperasi pada Januari 2014 (BPJS Kesehatan) dan Juli 2015 (BPJS Ketenagakerjaan) harus mendapatkan pengawalan dan pengawasan ketat dari semua pihak, termasuk masyarakat sendiri.

"Tidak boleh ada lagi kelompok masyarakat yang tertinggal dalam proses pembangunan dan kehidupan sosial," ujar Arifin di sela-sela acara seminar bertajuk dengan tema "Undang-Undang BPJS Kini dan Mendatang" di Jakarta.

Dikatakannya, target waktu operasional 2014 dan 2015 bukanlah waktu yang cukup lama untuk mentransformasikan jaminan sosial tersebut. Menurutnya, masih banyak masalah penyesesuaian dan penyelerasan yang harus dilaksanakan. Karenanya, lanjut Arifin, kesiapan para stakeholder mentransformasikan jaminan sosial tersebut harus dilandasi oleh pola sikap untuk terus memperbaiki dan menyempurnakan sistem jaminan sosial yang ada.

Berita Tekait