Kurikulum Penelitian

Instrumen Penelitian

Intrumen Penelitian Sub Penelitian 1a

  1. Cakupan Kepesertaan
    1. Kepesertaan Jaminan Kesehatan Daerah
    2. Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional
    3. Berapa jenis kepesertaan di daerah (PBI, Iuran seukarela)
  2. Pelayanan atau paket benefit
    1. Jenis pelayanan Jaminan Kesehatan yang ditawarkan
    2. Jenis pelayanan yang dibutuhkan sesuai dengan PPK
    3. Jenis pelayanan yang diberikan sesuai dengan paket iuran
  3. Proteksi finansial
    1. Pembayaran yang dikeluarkan peserta setelah mendapatkan pelayanan kesehatan di PPK
    2. Jumlah total uang yang dikeluarkan peserta pada saat membutuhkan pelayanan kesehatan

Intrumen Penelitian Sub Penelitian 1b

  1. Penyediaan pelayanan (Service delivery)
    1. Penanganan untuk peserta non formal yang ketika datang ke rumah sakit belum membayar premi (belum menjadi peserta JKN).
    2. Tindakan medis dasar yang diberikan di Puskesmas
    3. Tindakan medis komprehensif yang diberikan di RS
  2. Tenaga kesehatan (Health workforce)
    1. Jumlah tenaga kesehatan yang tersedia sesuai standar ketersediaan PPK (dokter umum, dokter spesialist, bidan, perawat dan tenaga kesehatan lain)
    2. Regulasi yang terkait dengan penyediaan tenaga kesehatan (kerjasama dengan institusi pendidikan)
    3. Regulasi kontrak tenaga kesehatan dari luar daerah
  3. Informasi (Information)
    1. Sosialisasi Jaminan Kesehatan
    2. Sosialisasi tata cara menjadi peserta Jaminan Kesehatan, iuran/premi yang dibayarkan, kepesertaan Jaminan Kesehatan, Tata cara pembayaran
    3. Sistem Informasi Manajemen Kesehatan yang dimiliki PPK untuk menunjang JKN
    4. Sistem Informasi Akuntansi yang terkait pengelolaan keuangan yang dimiliki oleh PPK
  4. Produk-produk kedokteran, vaksin, dan teknologi (Medical products, vaccines and technologies)
    1. Regulasi pengadaan peralatan kesehatan dan Obat-obatan
    2. Ketersediaan Obat dan bahan medis habis pakai
    3. Ketersediaan Vaksin untuk JKN
    4. Ketersediaan alat-alat kesehatan di PPK
    5. Ketersediaan
  5. Pembiayaan (Financing)
    1. Regulasi pembiayaan JKN di daerah dari APBN, APBD dan Dana Eksternal
    2. Jumlah sumber dana Jaminan Kesehatan dari pemerintah pusat
    3. Jumlah sumber dana Jaminan Kesehatan dari pemerintah pusat yang disediakan dalam APBD
    4. Anggaran untuk mendukung pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (anggaran penyediaan fasilitas kesehatan seperti: infrastruktur, peralatan kesehatan, obat dan BMHP, sarana pendukung , anggaran penyediaan/kontrak SDM, anggaran pemeliharaan fasilitas kesehatan
    5. Anggaran promotif dan preventif dari Pemerintah Daerah (jumlah dan program)
    6. Anggaran promotif dan preventif dari BPJS Kesehatan (jumlah)
    7. Model pembayaran ke PPK (Puskesmas, Dokter Keluarga, RSUD, RS Swasta, Klinik Swasta)
  • Hubungan BPJS dengan Puskesmas
  • Kapitasi yang dibayarkan selama ini karena otonomi daerah harus disetorkan ke kas daerah sehingga jasa untuk puskesmas tidak bisa langsung dinikmati oleh dokter.
  • Unit cost Puskesmas
  • Hubungan BPJS dengan Rumah sakit Pemerintah dan Swasta:
  • Jasa dokter di rumah sakit dalam sistem INA CBGs;
  • Unit-cost rumah sakit

 h. Mekanisme reimburst klaim dari PPK ke BPJS (berapa lama, SOP, verifikator JKN)

  • Kesesuaian kalim dengan SOP diagnosa/SOP adminsitrasi
  • Waktu verifikasi klaim
  • Berapa jumlah klaim dalam sebulan berbanding jumlah verifikator
  1. Kepemimpinan/Tata Kelola (Leadership/governance)
    1. Komitmen Pemerintah daerah menyediakan fasilitas kesehatan (infrastruktur dan peralatan kesehatan)
    2. Cara kerja BPJS di daerah: Rekrutmen penyedia layanan kesehatan,Proses klaim, reimbursement, alur pembiayaan, Sistem rujukan dan prosesnya, Beban kerja, efisiensi yang dinilai
    3. Hubungan BPJS dengan Jaminan Kesehatan Daerah
  • Mekanisme kepesertaan yang tidak tercover dalam JKN

d. Hubungan BPJS dengan Rumah sakit Pemerintah dan Swasta:

  • Peningkatan jumlah pasien
  • Panduan praktek klinis di RS dan Clinical Pathway
  • Sistem rujukan/rujuk balik
  • Kebijakan tersendiri di RS pendidikan yang membutuhkan efisiensi  dan efektif namun terbentur dengan tindakan yang harus dilakukan krn tuntutan pendidikan.

e. Hubungan BPJS dengan Puskesmas

  • Kemampuan Puskesmas untuk melakukan pelayanan dengan baik, termasuk jam buka.
  • Pengelolaan administrasi JKN di Puskesmas (sistem yang digunakan, mekanisme pertanggungjawaban)

f. Hubungan BPJS dengan Dinas kesehatan Propinsi dan Kabupaten/Kota.

  • Peranan Dinkes dalam JKN.
  • Kontrak kerjamasa BPJS dengan Dinkes Kabupaten/Kota
  • Mekanisme pengawasan JKN di Puskesmas (keuangan, klaim, pertanggungjawaban) oleh Dinkes Kabupaten
  1. Regulasi yang terkait dengan penyediaan pelayanan kesehatan (siapa PPK yang menyediakan: pemerintah dan swasta)
  • Regulasi Fasilitas Kesehatan
  • Regulasi Penyediaan Pelayanan oleh Pemerintah dan Swasta
  • Regulasi Paket manfaat Jaminan di daerah

h. Regulasi kerjasama BPJS dan PPK di daerah

  • Regulasi pembiayaan Jaminan
  • Regulasi Pertanggungjawaban

i. Penyusunan Regulasi baru di daerah sebagai dampak berjalannya JKN.

Intrumen Penelitian Sub Penelitian 1c

Intrumen Penelitian

  1. Regulasi
    1. Regulasi Pemerintah Pusat mengenai pelaksanaan JKN
    2. Regulasi Pemerintah Daerah mengenai pelaksanaan JKN
    3. Regulasi di tingkat Puskesmas dan Dinas Kesehatan mengenai JKN
  2. Alur
    1. Alur Pembiayaan
    2. Alur Klaim
    3. Alur Pembayaran
    4. Alur Pertanggungjawaban
  3. Tata Kelola
    1. Peran Kementrian Kesehatan
    2. Peran Pengawas Eksternal dan Internal
    3. Peran Dinas Kesehatan
    4. Peran Puskesmas dan Rumah

Add comment


Security code
Refresh